ROMANTIKA PEREMPUAN DI RANAH MINANG

27 July 2011 at 9:31 pm | Posted in FIQH KONTEMPORER, Gen 8, KELUARGA | Leave a comment

Oleh: Ismarni Ismail

Masyarakat Minangkabau tumbuh dalam kondisi sosial yang selalu ingin berubah menuju arah perbaikan. Ketika Islam masuk ke Ranah Minang,  diadaptasikanlah syariatnya  ke dalam adat hingga lahirlah falsafah yang sangat kuat yaitu: Adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah, syara’ mangato adat mamakai artinya adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan Kitabullah (Al-Quran), syariat memerintahkan dan adat melaksanakan. Ini berarti Islam dan adat Minangkabau bak dua sisi mata uang, tak dapat dipisahkan. Namun, masih ada sistem sosial kemasyarakatan yang tetap belum terkikis habis hingga kini -yang disinyalemen bertentangan dengan syariat Islam- yaitu sistem matrilinealnya dan masalah harta pusaka.

Kedudukan Perempuan Minangkabau dan Sistim Matrilineal

Masyarakat Minangkabau, terikat oleh satu keturunan yang ditarik menurut garis ibu (matrilineal). Kesatuan dasar keturunan itu disebut Suku. Sistem hukum Matrilineal ini yang menjadi ujung tombak perbedaan perempuan Minang dengan perempuan dari suku lain di Indonesia.

Sehingga banyak pertanyaan yang muncul, mengapa sistem Matrilineal dan syariat Islam dapat hidup berdampingan di Ranah Minang? Padahal keduanya mengatur tata aturan yang saling bertolak belakang. Islam menetapkan nasab dari garis keturunan ayah, sementara pada sistem matrilineal, adat menetapkan ibu sebagai penarikan garis keturunan. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Oleh karena itu, harta pusaka diturunkan menurut garis ibu pula.

Sistem matrilineal mempunyai ciri-ciri antara lain;

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.

2. Suku terbentuk menurut garis ibu

3. Tiap orang diharuskan menikah dengan orang luar sukunya (exogami)

4. Pembalasan dendam merupakan satu kewajiban bagi seluruh suku

5. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan “ibu”, tetapi jarang sekali dipergunakan,

6. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki ibu

7. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami tinggal di rumah istrinya

8. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak (paman dari pihak ibu) kepada kemenakannya dan dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita perlu mencermati terlebih dahulu, kedudukan perempuan di Minangkabau.

Perempuan/ibu –yang disebut bundokanduang– digambarkan sebagai limpapeh (tiang) rumah nan gadang (rumah tangga). Peran utamanya ada dua; pertama, melanjutkan keberadaan suku dalam garis Matrilineal dan kedua, menjadi ibu rumah tangga dari keluarga, suami dan anak-anaknya. Dalam sistim keluarga matrilineal, selain memiliki keluarga inti (ayah, ibu dan anak) juga punya keluarga kaum (extended family). Dalam keluarga kaum terhimpun keluarga Samandeh (se-ibu). Anggota keluarga Samandeh berasal dari satu Rumah Gadang dan dari saudara seibu. Pimpinan dari keluarga Samandeh adalah Mamak Rumah (yaitu seorang saudara laki-laki dari ibu). Sistem ini menempatkan laki-laki pada peran pelindung, dan pemelihara harta dari perempuan dan anak turunan saudara perempuannya.

Keterkaitan dan keterlibatan seorang individu dalam sistim matrilineal terhadap keluarga inti dan keluarga kaum adalah sama. Dimana seorang perempuan, walau sudah menikah tidak lepas dari ikatan kaumnya. Perempuan Minang dikatakan memegang “kekuasaan” seluruh kekayaan, rumah, anak, suku dan kaum, ia memiliki kebesaran yang bertuah (kata-katanya didengar oleh anak cucu). Hal ini makin memperjelas kokohnya kedudukan perempuan Minang pada posisi sentral.

Sedangkan ayah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, adalah bapak dari anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang diikat dengan satu hubungan pernikahan. Suku anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut ditentukan mengikuti garis keturunan ibu mereka. Seorang suami tidak punya kewenangan mengatur keluarga pihak istrinya namun kedudukannya sebagai sumando (menantu) begitu dihormati oleh kaum istrinya. Dan di sisi lain, dia tetap mempunyai keterikatan dan tanggung jawab terhadap kaumnya sebagai penghulu dan niniak mamak. Sehingga, seorang ayah tidak hanya berperan sebagai bapak dari anak-anaknya, tapi juga sebagai mamak dari kemenakannya dan berkewajiban memperhatikan dan menjaga para kemenakan tersebut. Dia wajib melindungi keduanya, sesuai pepatah adat Minang “anak dipangku kamanakan dibimbiang” (anak dipangku keponakan dibimbing).

Oleh karena itu lahirlah sebuah kompromi dari sistim matrilineal dan syariat Islam, bahwa generasi Minangkabau yang dilahirkan senantiasa bernasab ayahnya dan bersuku ibunya. Suatu persenyawaan agama dan budaya yang sangat indah.

Perempuan Minang Dan Harta Pusaka Tinggi

Dalam adat Minangkabau, harta dibagi empat :

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta ini adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Harta ini ada yang berupa material seperti sawah, ladang, kebun dan lain-lain yang disebut dengan harta pusako. Disamping itu ada pula harta pusaka tinggi yang berupa moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi secara turun- temurun yang disebut harta sako.

2. Harta Pusaka Rendah

Harta ini merupakan harta tambahan bagi sebuah kaum dan ini diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau perladangan baru tetapi masih di tanah milik kaum. Jadi tanah yang dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi, hanya pembukaan sawah ladangnya yang baru.

3. Harta Pencaharian

Harta ini merupakan hasil kerja suami istri selama pernikahan, bila terjadi perceraian maka harta ini dibagi secara hukum waris Islam (faraidh).

4. Harta Suarang

Suarang asal katanya adalah surang artinya pribadi. Jadi harta Suarang adalah harta yang dimiliki sesorang, baik oleh suami maupun istri sebelum terjadi pernikahan. Setelah terjadi pernikahan, status harta ini tetap milik masing- masing.

Sebagian pakar adat, hanya membagi harta di Minangkabau kepada 2 klasifikasi:

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta ini ialah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Anggota kaum baik laki-laki maupun perempuan berhak memanfaatkannya tanpa memilikinya.Harta ini tidak boleh dibagi atau dijual, hanya boleh dimanfaatkan secara bersama.

2. Harta Pusaka Rendah

Harta yang didapat selama dalam masa ikatan pernikahan, harta ini merupakan harta pencaharian bersama antara suami dan istri yang diwariskan secara hukum waris Islam (faraidh).

Dalam lingkup harta pusaka tinggilah peran kaum perempuan terlihat sangat dominan, karena harta pusaka tinggi diwariskan menurut garis keturunan ibu. Pemilik asli dari harta pusaka tinggi ini adalah pihak perempuan yang dikepalai oleh seorang perempuan yang dituakan atau disebut Anduang. Walaupun pihak laki-laki (niniak mamak) yang merupakan pemimpin kaum dan mempunyai kewenangan mengelola harta pusaka tinggi, namun Anduanglah yang mempunyai kewenangan komersialisasi, menyimpan dan mendistribusikan hasil pengolahan harta pusaka tinggi ini kepada anggota kaum lainnya. Jadi, adat Minangkabau telah memberikan secara khusus jaminan keselamatan hidup perempuan dalam kondisi bagaimanapun juga. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan kelak, berupa perceraian atau lain sebagainya, anggota kaum yang perempuan akan terus survive bersama anak-anaknya dengan mengandalkan harta pusaka tinggi.

Sistem Matrilineal yang telah disepakati dan dipatuhi secara turun temurun ini, setidaknya telah banyak memberikan keuntungan pada kaum perempuan di Minangkabau. Ketika perempuan di luar suku Minang baru menyuarakan emansipasi dan hak perlindungan bagi kaum perempuan, maka perempuan Minangkabau telah mengecap emansipasi dan hak-hak perlindungan tersebut. Para ninik-mamak telah membuatkan suatu “aturan main” antara laki-laki dan perempuan dengan hak dan kewajiban yang berimbang antar sesamanya.

HAJI TANPA MAHRAM, BOLEHKAH?

25 November 2010 at 10:10 am | Posted in FIQH KONTEMPORER, Gen 8, hadis | Leave a comment

Oleh: Fadhilah Is*

Labbaikka Allahumma labbaik.

Marhaban ya Syahr al-Hajj, bulan haram yang penuh berkah dan maghfirah. Dengan  iman dan ketundukkan jutaan umat Islam berbondong-bondong menyambut seruan tuhan-Nya. Memang, ibadah haji adalah dambaan setiap muslim. Apalagi zaman sekarang dengan  fasilitas yang serba canggih membuat segalanya menjadi mudah. Lonjakan peminat hajipun tak dapat dielakkan. Laki-laki dan perempuan berlomba-lomba menggapai rahmat Allah di “rumah-Nya”. Namun timbul pertanyaan, bagaimana dengan muslimah yang tidak memiliki mahram, apakah dia diperbolehkan berhaji sendirian? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

  1. Pendapat yang menyatakan haram (Hanafiah, Hambali dan Ibnu Jauzi)

Kewajiban yang harus dipenuhi laki-laki (Islam, baligh, berakal, merdeka dan kemampuan dalam bekal dan kendaraan) dalam menunaikan haji juga merupakan kewajiban bagi perempuan. Ditambah syarat khusus yaitu adanya suami atau mahram. Maka tidak adanya mahram yang menyertai seorang wanita dalam menunaikan ibadah haji menjadi sebab terhapusnya kewajiban haji baginya. Pendapat ini dikuatkan dengan dalil-dalil:

1. Hadis Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas, beliau mendengar Rasulullah berkhutbah: ”tidak boleh berkhalwat seorang perempuan dengan laki-laki kecuali bersama mahram”. Kemudian seorang laki-laki berdiri:” wahai Rasulullah sesungguhnya istriku hendak menunaikan ibadah haji sedangkan saya ingin mengikuti perang ini dan ini,”  Rasulullah berkata: ”pergi dan berhajilah bersama istrimu”.

Wajhu dilalah: Kewajiban adanya mahram dalam haji disebabkan perintah Rasulullah agar  menemani istrinya menunaikan haji dan meninggalkan perang padahal perang itu wajib baginya.

2. Hadis Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dari Abi Sa’id ”Rasulullah melarang seorang wanita bepergian selama 2 hari 2 malam kecuali bersama suami atau mahramnya”.

Wajhu dilalah: Jelas bahwa wanita tidak dihalalkan melakukan safar tanpa mahramnya. Banyak hadis yang senada dengan ini, ada yang meriwayatkan larangan safar selama 1 hari ada juga 3 hari. Semua riwayat tersebut tidak bertentangan karena inti masalah bukan pada jumlah harinya tapi pada kewajiban mahram bagi wanita jika bepergian.

Pandangan ini sekaligus menafikan keabsahan ibadah haji seorang muslimah sendirian tanpa mahram, meskipun ditemani seorang muslimah tsiqah ataupun jamaah muslimah lainnya, karena mereka semua bukan termasuk golongan mahram yang mampu menjaganya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam.

  1. Pendapat yang menyatakan boleh (Syafi’i, Ibnu Qudamah, Malik dan Auza’i)

Tidak ada kemestian adanya mahram bagi wanita untuk melaksanakan haji wajib, dan cukup bersamanya jama’ah  wanita (yang terpercaya). Pendapat ini dikuatkan dengan dalil-dalil:

  1. Al-Quran surat Ali Imran: 97 Artinya: “(dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah yaitu bagi orang-orang yang mampu)”.

Wajhu dilalah: Wanita yang dalam keadaan aman dari mara bahaya diwajibkan menunaikan ibadah haji. Karena syarat utama beribadah haji adalah kemampuan untuk berangkat dan pulang kembali serta mampu menyempurnakan seluruh rangkaian manasik haji.

  1. Hadis Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dari Ibnu Umar, ketika Rasulullah ditanya; ”apakah yang mewajibkan haji?’,beliau berkata: “al-zat (bekal pulang-pergi) dan al-rihalah (kendaraan yang memberikan rasa aman)”.

Wajhu dilalah: Apabila wanita memiliki  kemampuan dan adanya rasa aman dalam perjalanan haji haji maka tidak adanya mahram bukanlah menjadi penghalang yang mutlak. Boleh baginya pergi dengan rombongan haji perempuan lainnya.

  1. Perbuatan sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, ketika Umar memberikan izin bagi istri-istri Rasulullah menunaikan ibadah haji ditemani Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf.

Wajhu dilalah: Adanya kesepakatan antara Umar, Usman, Abdurrahman bin Auf dan istri-istri Rasulullah serta tidak ada  diantara sahabat yang mengikari keberangkatan haji tersebut merupakan Ijma’ yang membolehkan wanita menunaikan ibadah haji bersama rombongan wanita terpercaya.

  1. Hadis Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dari ‘Ady bin Khatim berkata: “ketika saya sedang bersama Rasulullah saw datang kepada beliau seorang laki-laki mengadu tentang kemiskinan, kemudian datang laki-laki lain mengadu tentang perampokkan. Kemudian Rasulullah berkata: ”wahai ‘Ady apakah kamu telah melihat al-Khiyarah (desa dekat Kufah)?” ‘Ady menjawab: “saya belum melihatnya tapi saya sudah pernah mendengarnya”. Rasulullah berkata: ”apabila panjang usiamu maka kamu akan melihat al-dha’inah (tandu pada punggung onta di dalamnya ada perempuan atau tidak) berjalan dari al-Khiyarah hingga berthawaf mengelilingi Ka’bah tidak ada ketakutan sedikitpun kecuali terhadap Allah”.

Wajhu dilalah: Boleh bagi wanita menunaikan ibadah haji jika terjamin keamanannya meskipun tanpa adanya mahram karena qiyas dari hadis ini.

Dari dalil-dalil yang dipaparkan diatas jelaslah bahwa adanya perbedaan persfektif ulama dalam memandang kemestian adanya mahram bagi wanita dalam menunaikan ibadah haji.  Kalau kita lihat realita sekarang pemerintah Arab Saudi mewajibkan keikutsertaan mahram haji bagi perempuan melalui selembar surat pernyataan demi keamanan selama perjalanan dan prosesi haji. Di sisi lain mulai menjamurnya jasa-jasa travel haji dan KBIH membuat para muslimah berlomba-lomba untuk menjawab panggilan Allah tiap tahunnya.

Maka semuanya kembali kepada kita pribadi. Bagi yang mewajibkan mahram mereka berlandaskan kepada dalil-dalil yang kuat dan bagi yang meyakini cukup adanya sekolompok wanita yang dipercaya mereka pun berpegang kepada dalil-dalil yang kuat.

Dan yang mesti dingat bagi setiap muslimah yang akan berhaji dengan atau tanpa mahram, hendaknya mempersiapkan segala-galanya. Tidak cuma fisik dan materi, tetapi juga mental dan ilmu manasik haji, sehingga bisa maksimal menunaikan semua ibadah di tanah suci sesuai tuntunan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan meraih haji mabrur. Ya Allah jadikanlah kami diantara tamu-tamu yang engkau panggil bersujud di “rumah-Mu”. Amin!!!

*Mahasiswi tk 4 Jur Hadis Univ Al-Azhar Kairo

Tulisan ini pernah diterbitkan buletin BK-Sheet KMM Mesir edisi Oktober 2010

Kajian Fiqh: METODOLOGI PEMAHAMAN FIQIH KONTEMPORER

10 April 2010 at 4:38 pm | Posted in FIQH KONTEMPORER, Gen 8, KEGIATAN, Uncategorized | 3 Comments
Tags: , , ,

Oleh: Mukrima*

Setelah beberapa kali Almakkiyat menghadirkan kajian yang berhubungan dengan Ushuluddin, sekarang Almakkiyat hadir dalam kajian khusus tentang masalah Fiqh dengan tema Metodologi Pemahaman Fiqih Kontemporer. Kajian yang diselenggarakan Maret 2010 silam ini disampaikan Ust. Al Fakhri, Lc. Dipl dan dimoderatori oleh Fadhilah Is. Bertempat di sekretariat FS Almakki, Madrasah-Distrik 10, Nasr City, Kairo. Selain menyertakan makalah, pemateri juga menampilkan slide power point untuk mendukung pemaparan.

Tema Fiqh Kontemporer ini sengaja diangkat Almakkiyat mengingat semakin hari kemajuan teknologi dunia berkembang semakin pesat. Apakah itu di dunia informasi, tranportasi, medis, dan lain-lain.

Yang pasti akan banyak tanda tanya besar bagi masing-masing kita, saat dihadapkan dengan berbagai kemajuan di era modernisasi ini dan tinjauannya dalam kaca mata syari`at. Meskipun teknologi memudahkan manusia dalam beraktivitas dan memberikan solusi dalam menghadapi perkembangan zaman, tetapi di sisi lain banyak hal-hal baru yang bahkan sama sekali tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah saw. So, seiring berkembangnya teknologi di era modern ini, kita sebagai penuntut ilmu tidak akan pernah terlepas dari berbagai tanda tanya bagaimanakah persepsi syari`at Islam tentang masalah-masalah kontemporer. Karena sampai kapanpun syari`at selalu mencakup seluruh sisi kehidupan manusia dan satupun perbuatan manusia tidak bisa terlepas dari syari`at.

Makalah yang disampaikan mengupas bagaimana metodologi dalam memahami masalah fiqih kontemporer dan menentukan hukum dari satu permasalahan. Untuk mendatangkan hukum dalam suatu permasalahan kontemporer, kita tidak bisa langsung memtuskan dengan mudah bahwa ini halal dan itu haram. Terutama di era modernisasi ini. Tentunya ada beberapa metodologi  yang harus kita ketahui.

Disini disebutkan bahwa kemajuan dan perkembangan zaman terbagi menjadi dua hal yaitu kemajuan yang berhubungan langsung dengan hukum Islam dan yang tidak berhubungan langsung. Dan fiqih itu sendiri ada yang dikenal dengan al-fiqh an-nazilah yang mana permasalahan fiqih disini mempunyai domain yang lebih luas dari yang ada pada masa Rasulullah saw. Adapun al-fiqh al-mu`ashirah yang kita kenal memilki cakupan yang lebih sempit dimana permasalahan yang dikaji sama sekali tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah saw.

Untuk mengetahui hukum dari sebuah permasalahan ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Pertama, diagnosis masalah (tahrir mahal an-niza’) dan visualisasi masalah (tashawwur).

Sebuah kaedah yang sangat akrab sering kita dengar “alhukmu ala syain far’un an tashawwurihi“. Jika kita ingin mengetahui hukum sebuah masalah maka kita harus mem-visual-kan masalah itu secara utuh. Agar hasil yang diharapkan juga tepat.

Adapun yang perlu divisualkan (tashawwur) adalah masalahnya dan kondisi yang berada di sekitar masalah. Seperti jika seseorang ingin mengetahui hukum aborsi. Pertama ia harus mengetahui proses aborsi itu dan kondisi yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi. Jika ada yang kurang pada visualisasinya maka akan menimbulkan kesimpulan yang tidak tepat.

Hal-hal yang bisa membantu dalam proses visualisasi biasanya dengan bertanya kepada ahli, survey lapangan, menggunakan form tertulis dan lainnya.

Kedua, membingkai masalah dengan fiqih (takyif al-fiqh)

Tahapan-tahapannya adalah:

  1. meruju’ nash dan ijma’ yang ada tentang masalah tersebut, Ini dapat dilakukan dengan melihat nash baik itu umum, khusus, manthuq, mafhum dan yang lainnya. Seperti larangan memakan hewan yang mati terkena sentrum, karena bangkai tidak boleh dimakan terdapat dalam Al Quran QS Almaidah 4.
  2. jika tidak ditemukan maka lanjut pada tahapan berikutnya yaitu takhrij dimana permasalahan yang ada diqiyaskan kepada masalah yang serupa yang pernah ada atau penqiyasan pada pendapat ulama terdahulu. Seperti mengqiyaskan penyalinan mushaf dalam CD/DVD, program komputer dan HP dengan upaya para sahabat mengumpulkan atau mangkompilasikan al Quran.
  3. Dan jika ditemukan masalah yang serupa untuk diqiyaskan, maka hukum permasalah harus dikaji dan disimpulkan dengan kaedah ushul fiqih ataupun kaedah fiqhiyah yang lebih dikenal dengan istinbath al-ahkam. Seperti masalah mencangkok anggota tubuh dan lain-lain.

Ketiga: Memberikan Hukum Masalah

Setelah kedua langkah di atas dipenuhi maka barulah kita masuk kepada tahap menghukumi masalah. Diantara pertimbangan paling fundamen yang perlu diperhatikan adalah hukum masalah tidak menyebabkan raibnya mashlahat tertinggi. Yang lebih dikenal dengan maqashid syari’ah al’ulya.

Setidaknya ada beberapa poin yang harus menjadi pertimbangan ketika hendak menghukumi masalah.

  1. Menimbang antara maslahat dan madharat yang ada pada masalah.
  2. Menimbang kondisi darurat dan kondisi masyarakat luas (‘umum al balwa)
  3. Melihat realita adat, kebiasaan, tempat dan waktu.

Selanjutnya pemateri mencontohkan pemberian hukum yang diterapkan dalam beberapa permasalahan terkini seputar wanita seperti bagaimana hukum wanita haid membaca al-Quran dari HP atau laptop, hukum twitter dan facebook bagi muslimah dan lain-lain.

Sesi tanya jawab berlangsung cukup hangat dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu wah. Diskusi pastinya belum memuaskan karena masih banyak tanda tanya dalam permasalahan fiqh kontemporer ini. Berhubung waktu yang membatasi, Insyaallah kajian fiqih ini akan hadir kembali pada kesempatan berikutnya.

Semoga diskusi perdana fiqih kontemporer ini bisa membukakan inpirasi kita untuk lebih semangat dalam menggali hukum dari berbagai permasalahan kontemporer kah atau yang sudah diketahui semenjak masa Rasulullah saw. Karena sebagai thalibul ‘ilm kita dituntut untuk mengetahui bahkan menguasai hal tersebut untuk disampaikan pada masyarakat nantinya.

Keep fighting!!!!!!!!!!

* Mahasiswi tk.3 Univ.Al-Azhar Kairo, Jur.Syariah Islamiyah

KELUARGA BERENCANA DALAM ANALISA SYARI’AT (2/2)

31 December 2009 at 11:33 pm | Posted in FIQH KONTEMPORER, Gen 3 | 1 Comment
Tags: , , ,

IV. Dampak Negatif Tahdid Al-Nasl


Diantara dampak negatif yang ditimbulkan terhadap program KB yang berujung  pada pembatasan keturunan adalah:

  1. Pelanggaran terhadap syari’at Islam. Karena program pembatasan kelahiran telah dijadikan program global dunia, maka terdapat penyebaran alat-alat kontrasepsi yang membludak dan kemudahan untuk mendapatkannya memancing masyarakat untuk tidak mau dibebani tanggung jawab keturunan.
  2. Timbulnya keinginan untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi untuk merealisasikan keinginan yang salah (perzinaan) dengan aman.
  3. Timbulnya penyakit menular seperti penyakit kelamin dan AIDS karena perzinaan merajalela.
  4. Karena pengunaan alat kontrasepsi yang tersembunyi dan aman dari akibat kehamilan, maka mengakibatkan hilangnya rasa malu, krisis moral, rusaknya nasab dan keretakan hubungan keluarga.
  5. Terputusnya regenerasi yang mengakibatkan minimnya tenaga kerja produktif dan melemahnya dakwah akibat kurangnya pejuang pembela agama dan umat.
  6. Pengaruh negatif alat-alat kontrasepsi tehadap tubuh. Penelitian medis membuktikan bahwa alat kontrasespsi yang tidak cocok dapat merusak keseimbangan hormon-hormon dalam tubuh, kanker rahim, melemahkan daya ingat dan lumpuh kedua kaki dan tangan.[1]
  7. Untuk mencapai target yang diinginkan dalam program global pembatasan kelahiran, membutuhkan biaya yang diambil dari kas suatu bangsa secara besar-besaran. Akhirnya terdapat penggunaan dana pada jalan yang salah. Akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk pertumbuhan ekonomi demi kemakmuran bangsa (Majma’ Fiqh Islami di Makkah Mukarramah).[2]

V. Hukum Man’u’l Haml (pemandulan selamanya) /Vasektomi dan Tubektomi

Sterilisasi (Man’u’l Haml/pemandulan selamanya) adalah salah satu program KB yang dikampanyekan pemerintah Indonesia saat ini. Dalam istilah medis, sterilisasi dikenal dengan nama Tubektomi dan Vasektomi.

Prof.Dr.H. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya: Masa’il Fiqhiyyah menerangkan tentang sterilisasi sebagai berikut:

1.Tubektomi

- Tubektomi adalah: Operasi ringan dan cepat yang dilakukan pada perempuan (tubal ligation) agar steril dan tidak mampu lagi memproduksi anak dengan arti bahwa kemungkinan kehamilan sudah hampir nol.

- Caranya adalah: dibuat dua irisan kecil di bawah bagian perut perempuan kemudian memotong saluran sel telur (tuba paluppi) dan menutup kedua-duanya sehingga sel telur tidak dapat  keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.

- Durasi waktu yang dibutuhkan untuk tubektomi adalah: kira-kira 30 menit.

2. Vasektomi

- Adalah operasi sederhana pada laki-laki untuk mensterilkan sehingga tidak bisa lagi membuahi untuk menghasilkan anak.

- Caranya: memotong saluran mani (vas deverens) kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sperma tidak dapat mengalir keluar penis (urethra)

- Durasi waktu yang dibutuhkan: Hanya beberapa menit saja. Cendrung lebih cepat dibanding tubektomi.[3] (situs BKKBN online.com, edisi Selasa, 3 oktober 2006))

Sterilisasi baik vasektomi maupun tubektomi sama dengan abortus, yang mana hal ini berakibat kemandulan. Karena itu ,International Planned Parenthood Federation (IPPF) tidak menganjurkan kepada negara-negara anggotanya termasuk Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi.

Hasil Ijtihad para ulama Islam tentang hukum vasektomi dan tubektomi:

  1. Keputusan Majma’ Fiqh Islami di Kuwait tanggal 5/9/1988 menyebutkan: diharamkan untuk memutuskan kemampuan mempunyai anak bagi laki-laki dan perempuan  yang dikenal dengan pemandulan (vasektomi dan tubektomi) tanpa adanya alasan yang dibenarkan syari’at.
  2. Keputusan Majma’ Fiqh Islami di Makkah Mukarramah menyebutkan: Tidak dibolehkan pemutusan kehamilan selamanya (pemandulan) tanpa adanya alasan yang darurat secara syar’i. Yaitu apabila membahayakan hidupnya karena suatu penyakit, maka jika pemandulan adalah cara untuk menyelamatkan hidup si perempuan dari kematian maka itu dibolehkan.

Pada dasarnya, hukum sterilisasi vasektomi dan tubektomi dalam Islam adalah haram dengan beberapa sebab:

1.Sterilisasi  (vasektomi/tubektomi) berakibat pemandulan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok perkawinan dalam Islam yaitu perkawinan selain bertujuan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat juga untuk mendapatkan keturunan yang sah.

2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagaian anggota tubuh yang sehat dan berfungsi).

3. Melihar aurat besar orang lain.

Namun apabila suami istri dalam keadaan terpaksa ( darurat/emergency) seperti terancamnya jiwa si ibu apabila ia mengandung maka hal itu dibolehkan. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam: Keadaan darurat itu membolehkan hal hal yang dilarang.[4]

V1. Tanzhim Al-Nasl (Pengaturan Kelahiran)/ KB yang Dibolehkan Islam

Dalil-dalil syariat yang menunjukkan kebolehan pengaturan kelahiran antara lain:

1.QS: Al Baqarah: 233

Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun  yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya.”

Rahasia ayat: menunjukkan adanya hak seorang anak untuk menerima pasokan gizi yang cukup (ASI) sehingga si anak terhindar dari keterlantaran jasmani)

2. QS: Luqman: 14

Dan kami amanatkan kepada maunsia untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dan menyapihnya selama dua tahun.”

3.QS: Al Ahqaf:15

Mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan.”

Imam Qurthubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa: jika hamilnya 6 bulan maka masa menyusuinya adalah 24 bulan, jika hamilnya 7 bulan maka masa menyusuinya  adalah 23 bulan, jika hamilnya 8 bulan maka masa menyusuinya adalah 22 bulan dan seterusnya…

Ayat-ayat diatas mengandung beberapa hikmah:

  • Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak
  • Terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil
  • Terjaminnya kesehatan jiwa si anak dan tersedianya pendidikan yang cukup baginya
  • Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencukupkan kebutuhan keluarga.[5]

Hasil ijtihad ulama tentang Tanzhim Al-Nasl:

1. Dr. Yusuf Qaradhawi dalam bukunya menjelaskan: pengaturan kelahiran adalah dibolehkan jika terdapat sebab-sebab yang membolehkannya yaitu:

a. Khawatir terhadap kehidupan dan kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan,setelah dilakukan suatu pemeriksaan medis oleh dokter yang terpercaya.

Dengan dalil:

-                “Janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan” (QS:Al Baqarah: 195)

-                “Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri.Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kamu sekalian.” (Qs:An Nisa':29)

b. Khawatir terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar urusan agama (ibadah) sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang justru untuk kepentingan anak-anaknya.

Dengan dalil:

-  “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran untukmu.” (QS: Al Baqarah:185)

- “Allah tidak menginginkan untuk menjadikan kamu teraniaya (menderita)” (Qs: Al Maidah:6)

c.Khawatir akan nasib anak, membahayakan kesehatan dan pendidikannya.

Dengan dalil: “Sungguh saya bermaksud melarang ghilah (bersetubuh dengan perempuan yang menyusui karena itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak),kemudian saya melihat orang-orang Persi dan Rum melakukannya, ternyata tidak membayakan kepada anak-anak mereka.”

  1. Khawatir terhadap kondisi kesehatan wanita yang masih menyusui jika dia hamil kembali dalam masa menyusui tersebut.[6]

2. Syeih ‘Athiyyah Shaqr menjelaskan dalam bukunya, bahwa kebolehan Tanzhim Al-Nasl (pengaturan kelahiran)sama dengan kebolehan ‘Azl (senggama terputus) dengan alasan:

- Jika dimaksudkan untuk menjaga kondisi kecantikan seorang wanita untuk menyenangkan suaminya maka tidak ada larangan padanya.

- Khawatir akan memperbanyak penderitaan dengan banyaknya anak dan mempersempit usaha untuk mememuhi kebutuhan hidup maka ‘Azl dibolehkan.

Syeikh ‘Athiyyah Shaqr menambahkan: Adapun hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa beliau SAW akan bangga dengan banyaknya umat Islam pada hari kiamat bukan dimaksudkan dengan generasi yang lemah. Namun yang dimaksudkan disana adalah generasi  yang kuat dan berkualitas dalam artian bahwa Islam menyukai generasi yang sholeh akal dan akhlaknya serta kuat badannya sehingga mempunyai kesanggupan memikul amanah.[7]

3. Syeikh Utsaimin dalam fatwanya menjelaskan: Dibolehkan bagi seorang wanita untuk tidak hamil dalam waktu yang temporal sesuai dengan kebutuhan si wanita untuk memulihkan kembali jasmaninya yang melemah dalam masa satu atau dua tahun.

4. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan: Apabila seorang wanita mempunyai suatu penyakit di rahimnya atau ia sudah mempunyai begitu banyak anak dan memberatkan untuknya hamil kembali, maka dibolehkan baginya menangguhkan kehamilan kembali dalam masa satu atau dua tahun dengan menggunakan obat-obatan. Ataupun dibolehkan baginya menangguhkan kehamilan apabila ada rekomendasi dari dokter yang berwewenang.

5. Dikutip dari pendapat buya Hamka di dalam tafsir Al Azharnya mengatakan: “Bahkan banyak ibu subur yang melahirkan anak tahun ini, melahirkan pula tahun depan, kemudian melahirkan yang satu lagi dan menyusui pula sesudah itu, sehingga tahun ini beranak, tahun depan menyusui. Lama-lama anak kian banyak dan badan kian lama kian lemah…”

V1. Penutup

Dari uraian diatas akhirnya penulis menyimpulkan:

  1. Tahdid Al-Nasl (pembatasan kelahiran) adalah tidak dibenarkan dalam Islam secara mutlak. Namun Islam memberikan rukhsah (keringanan) kepada umatnya untuk mengatur jarak kelahiran (Tanzhim Al-Nasl)
  2. Pemutusan kehamilan secara mutlak (man’u Al-Haml)/ pemandulan selamanya (vasektomi atau tubektomi) tidak dibolehkan dalam Islam kecuali dalam kondisi yang darurat atau alasan yang dibenarkan syar’i seperti seorang wanita yang mempunyai penyakit di rahimnya dan pemandulan adalah satu-satunya cara. Namun apabila masih ada alternatif pengobatan lain maka vasektomi dan tubektomi diharamkan.
  3. Penggunaan metode vasektomi dan tubektomi dalam program KB pembatasan kelahiran (Tahdid Al-Nasl) adalah diharamkan.
  4. Batas waktu dibolehkannya Tanzhim Al-Nasl (pengaturan kelahiran) tergantung pada kesepakatan pasangan suami istri  menilik pada kemaslahan bersama.
  5. Pemakaian berbagai jenis alat kontrasepsi seperti  kondom, pil, suntik dan spiral  dalam Tanzhim Al-Nasl adalah dibolehkan selama alat-alat tersebut tidak mengandung zat-zat yang diharamkan secara syariat.
  6. Menempuh metode alami seperti senggama terputus (‘Azl/ mengeluarkan sperma di luar rahim) dalam Tanzhim Al-Nasl (pengaturan kelahiran) adalah dibolehkan karena itu termasuk cara yang ditempuh pada masa  Rasulullah.

Dengan dalil: “Dari Jabir RA: kami melakukan ‘Azl/senggama terputus pada masa Rasulullah sedang Al-Qur’an masih turun.” (HR. Muslim)[8]

  1. Jika vasektomi dan tubektomi tidak dibolehkan dalam program KB pembatasan kelahiran maka lebih tidak dibolehkan lagi penggunaan metode vasektomi dan tubektomi dalam Tanzhim Al-Nasl (pengaturan kelahiran).
  2. Sengaja penulis tidak membahas tentang alat kontrasespi yang beragam karena kecocokan atau tidaknya suatu alat kontrasespi dalam Tanzhim Al-Nasl (pengaturan kelahiran) disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing individu. Karena siklus kesehatan individu sangat relatif. Maka untuk memilih alat kontrasepsi yang aman dan cocok untuk kondisi kesehatan si pemakai,  tergantung pada konsultasi dokter yang berwewenang.

Wa’lLahu A’lam Bi al-Shawab.

V11. Daftar Pustaka

-                Athiyyah Shaqr, Tarbiyyatul Aulad fil Islam, Cairo: Maktabah Wahbah, 2003 M/1424 H, cet.1.

-                Fatawa Mar’ah at-Tibbiyah.

-                Masjfuk Zuhdi, Masa’il Fiqhiyyah, Jakarta: Gunung Agung, 1996, cet. Ke 9.

-                Muhammad Shafwat Nuruddin, Fathu’l Karim bi Ahkâmi’l Hâmil wa al-Janîn, Kairo: Dâr al-Jauziy, 2006, cet. I.

-                Yususf Qaradhawi, Al-Halal wal Haram Fil Islam, Cairo: Maktabah Wahbah, 2002 M/1423 H, cetakan ke 27.

-                BKKBN online

-                Hidayatullah.com

-                Wikipedia


[1] Tahdid Al-Nasl dalam Wekepedia, Mausu’ah Hurrah

[2] Muhammad Shafwat Nuruddin, Op.cit,  hal 142

[3] Prof. Dr.H. Masjfuk Zuhdi, Op.cit,  hal 67-68.

[4] Ibid, hal 68-69.

[5] Ibid, hal58-60.

[6] Yusuf Qaradhawi, Al Halal wal Haram Fil Islam, Cairo: maktabah Wahbah., 2002 M/1423 H) cet.27 hal.176-177.

[7] ‘Athiyyah Shaqr , Op.cit, hal 69-72.

[8] ‘Athiyyah Shaqr, Op.cit, hal.57, Yusuf Qaradhawi, Op.cit, hal 175.

KELUARGA BERENCANA DALAM ANALISA SYARI’AT (1/2)

31 December 2009 at 11:05 pm | Posted in FIQH KONTEMPORER, Gen 3, Uncategorized | Leave a comment
Tags: , ,

Oleh: Mike Putri Rahayu[1]

  1. I. Pendahuluan

Kilas Balik Program  KB (Keluarga Berencana).

Ada banyak wacana yang beredar hingga kini sejak program KB digulirkan tanggal 29 juni 1970.  Gagasan yang diusung pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun lalu ini ternyata tidak selalu menuju ke satu titik persamaan. BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang berada di bawah Kementrian Kesehatan gencar mempromosikan pendidikan KB secara maksimal dengan maksud dapat menjangkau semua lapisan masyarakat baik yang tinggal di pojok perkotaan atau pun di pelosok pedalaman. Namun seiring berjalannya waktu, kian melebarlah pandangan berbagai pihak tentang program KB. Lahirlah versi-versi tersendiri dalam mengartikan program ini. Sehingga setiap hal yang berhubungan dengan KB tidak lagi  hanya disandarkan kepada opini  BKKBN semata.

Di awal masa kemunculannya, masyarakat Indonesia mengenal KB sebagai sesuatu yang benar-benar masih baru. Sehingga ketika bermunculan iklan-iklan dengan slogan Keluarga Berencana Keluarga Bahagia, semua dianggap wajar. Namun ketika penawaran itu mulai terkesan sporadis, diperkuat dengan keluarnya Undang-undang no.10 tahun 1992 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembentukan Keluarga Sejahtera – keluarga bahagia cukup dengan dua anak saja – maka reaksi pun bermunculan dimana-mana. Sebagian pihak akhirnya menolak mati-matian bahkan mengharamkan KB bagaimanapun bentuknya. Sebagian yang lain mencari jalan tengah dengan memilah dan memilih manfaat dan mudharatnya untuk kemanusiaan.

Di tahun 2007, ketika program KB makin meredup tergilas situasi politik dalam negeri, pemerintah beniat kembali menggalakkan program KB yang sempat mati suri beberapa saat itu. Kecaman pun lagi-lagi berdatangan karena jika pemerintah merealisasikan KB menjadi peraturan resmi maka akan menjebak pemerintah ke dalam pelanggaran HAM!

Apa yang sesungguhnya terjadi? Untuk mengetahui akar permasalahan ini lebih lanjut, kita perlu mencermati hal-hal yang berkaitan dengan KB itu sendiri seperti: pengertian KB dan hukum KB dalam tinjauan syari’at  Islam, agar kita sebagai umat terdidik tidak terjebak ke dalam pragmatisasi dan justifikasi yang salah kaprah.

II. KB dalam berbagai persepsi

  1. KB Berdasarkan Teori Populasi Thomas Robert Malthus.

Thomas Robert Malthus merupakan orang yang pertama kali di Eropa yang menyerukan  program pembatasan kelahiran untuk mengurangi jumlah pertumbuhan manusia.[2]

Dapat dipahami sebagai sebuah program nasional yang dicanangkan untuk mengurangi pertumbuhan populasi penduduk karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaaan barang dan jasa.[3]

Dari teori populasi ini, lahirlah istilah birth control (pembatasan kelahiran). Sedangkan istilah Birth Control itu sendiri mempunyai konotasi yang negatif karena bisa mencakup sterilisasi, aborsi dan penundaan kawin sampai usai lanjut sebagaimana yang disarankan oleh Malthus (1766-1834) untuk mengatasi fertility of men (kesuburan manusia) dan fertility of soil (kesuburan tanah) yang tidak seimbang sebagai deret ukur berbanding dengan deret hitung.[4]

  1. KB Menurut Pandangan Gereja Katholik.

Di dalam buku berjudul: Membangun keluarga Sejahtera dan Bertanggung Jawab Berdasarkan perspektif Agama Katholik, karangan Romo Jeremias Balapito Duan MSF disebutkan :

-                Gereja Katholik memandang bahwa pelaksanaan pengaturan kelahiran harus memperhatikan harkat dan martabat manusia serta mengindahkan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku

-                Di dalam sabda Ensilik 10 dan Konsili, umat Katholik mempunyai tugas mengatur kelahiran untuk membangun kesejahteraan keluarga. Namun bukan orang lain atau negara yang boleh menentukan jumlah anak. Cara-cara mengatur kelahiran harus diputuskan oleh suami istri secara bersama.[5]

  1. KB dalam pandangan Islam

Di dalam Islam, terdapat tiga hal yang berkaitan dengan KB:

1. Man’u’l Haml (Pemutusan kehamilan)

Yaitu Menggunakan sarana atau cara-cara yang dapat mencegah seorang wanita dari kehamilan selamanya baik itu dengan cara alamiah (‘azl/senggama terputus), atau dengan bantuan alat tertentu yang dipasang di faraj/kemaluan.dll.

2. Tahdid Al-Nasl (pembatasan kelahiran)

Yaitu menghentikan proses kelahiran secara mutlak dengan membatasi jumlah anak. Dapat dilakukan dengan alamiah atau menggunakan alat-alat kontrasepsi yang beragam.

3. Tanzhim Al-Nasl (pengaturan atau penjarangan kelahiran)

Yaitu Menggunakan sarana-sarana atau metode-metode yang dapat mencegah kehamilan dalam masa yang temporal/berkala/sementara dan tidak dimaksudkan untuk pemutusan keturunan selamanya. Tetapi dilakukan untuk tujuan kemaslahatan yang disepakati oleh suami istri.

Adapun perbedaan dari masing-masing hal di atas adalah:

-                Man’ul Haml (pemutusan kehamilan) bertujuan untuk tidak mempunyai keturunan selamanya. Baik itu dengan menggunakan perantaraan obat-obatan untuk pemandulan ataupun tidak.

-                Tahdid Al-Nasl (pembatasan kelahiran) bertujuan untuk membatasi jumlah keturunan sampai beberapa orang anak saja. Diikuti dengan pemutusan kehamilan secara mutlak baik itu dengan perantaraan obat-obatan ataupun tidak.

-                Tanzhim Al-Nasl (pengaturan kelahiran) bertujuan untuk menjaga kondisi kesehatan seorang wanita dengan melakukan penghentian kehamilan untuk waktu berkala saja. Baik itu dengan perantaraaan obat-obatan ataupun tidak. Sehingga si wanita mempunyai kesiapan yang cukup untuk melakukan reproduksi selanjutnya. Yang membedakan hal ini dengan hal diatas adalah tidak adanya pemutusan kehamilan secara mutlak.[6]

III. Hukum Pembatasan Kelahiran (Tahdid Al-Nasl)

Islam adalah agama penuh rahmat. Islam sangat peduli dengan kondisi sosial manusia. Begitu pun dalam masalah yang berkaitan dengan keturunan. Islam memberikan hak-hak mutlak untuk setiap manusia dalam memiliki keturunan. Namun Islam juga tidak ingin manusia tersiksa dan terbebani karena keturunannya. Walaupun begitu, Islam tak menghendaki sebuah pemusnahan. Pemusnahan keturunan adalah tindakan tercela yang nyata-nyata dikutuk oleh agama apapun di atas muka bumi ini. Karena itu berarti pembunuhan hak-hak hidup terhadap makhluk yang utuh dan berakal.

Maka, apabila istilah KB diidentikkan sebagai program pengurangan, pembatasan apalagi menghambat            pertumbuhan populasi penduduk, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah Islam yang syumul (sempurna). Karena pada dasarnya, Islam sangat sempurna dalam mengurus hidup pemeluk-pemeluknya. Itu berarti Yang Maha Pencipta sangat teliti dalam mengurus seluruh keperluan makhluk yang diciptakanNya. Manusia telah diberikan jaminan hidup oleh Allah bahkan jauh sebelum seorang manusia dilahirkan. Mustahil jika Allah menciptakan seorang hamba tanpa memberikan bekal penghidupan untuk hamba tersebut.

Dan tidak ada satu binatang melatapun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rizkinya.” (Qs:Hud:11)

Terdapat sebab-sebab keliru yang dilangsir sebagai alasan konkrit dilakukannya Tahdid Al-Nasl (pembatasan kelahiran):

  1. Populasi penduduk yang semakin meningkat

Adanya anggapan bahwa populasi penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan kurangnya daya suatu negara dalam penyediaan barang dan jasa.

  1. Kesulitan merawat anak dan mendidiknya

Adanya opini yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang mendukung pembatasan kelahiran bahwa kesulitan merawat anak dan mendidiknya tidak akan terjadi jika dilakukan pembatasan kelahiran secara kontinyu dan teratur oleh semua lapisan penduduk.

  1. Mengangkat kesejahteraan keluarga

Adanya hitung-hitungan materi dengan semakin banyaknya jumlah kepala dalam satu keluarga menuntut penyediaan materi yang lebih banyak pula untuk memenuhi kebutuhan. Disini terdapat pembatasan materi dalam pemahaman yang lux. Materi tidak lagi dipahami dalam kerangka primer.

  1. Kelalaian perempuan akan fitrahnya

Dengan alasan untuk aktualisasi dan pengembangan diri, banyak wanita yang terjebak pada stigma kerepotan mengurus anak, bahkan enggan untuk menyusui sehingga mereka lebih memilih langkah pembatasan kelahiran untuk penyeimbangan karir.[7]

Jika kita telisik kembali teori populasi yang digagas Robert Malthus, maka kita akan temukan beberapa kekeliruan yang mendasar diantaranya:

  1. Tidak adanya kesesuaian antara teori dan fakta dunia

Dari segi tinjauan fakta, teori Robert Malthus tidak sesuai dengan realitas yang ada. Menurut penelitian FAO (Food And Agriculture Organization) di tahun 1990, produksi pangan dunia cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk dunia karena mengalami surplus 10 % pangan.

Jika kita analogikan secara akal, mustahil manusia sebagai makhluk yang berakal tidak menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan segala sarana dan prasarana bertebaran dimana-mana. Jika manusia bisa maju dengan laju teknologi, mustahil manusia tidak bisa maju untuk sekedar memenuhi kebutuhan primer dalam hidupnya.

  1. Teori populasi adalah produk ekonomi kapitalis.

Menurut Rudolf H. Strahm bahwa terjadinya kemiskinan di dunia ketiga adalah akal-akalan negara kapitalis. Ketidakcukupan barang dan jasa sesungguhnya bukan disebabkan padatnya populasi penduduk dunia, tetapi karena ada pendiskriminasian (ketidakseimbangan) dalam distribusi barang dan jasa. Sebanyak 80 % barang dan jasa dunia hanya berporos pada kepentingan kapitalis dalam artian dinikmati hanya oleh negara kapitalis yang hanya berpenduduk 25 % dari penduduk dunia.[8]

Secara syari’at, pengharaman pembatasan kelahiran (Tahdid Al-Nasl) didasarkan pada beberapa pondasi hukum:

  1. Al-Quran

-                Qs: Al Isra': 31

Janganlah Engkau membunuh anak-anakmu karena takut jatuh miskin. Kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan yang besar.”

- Qs. Al An’am: 151

Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki untukmu dan untuk mereka.”

Dari dua ayat diatas dapat ditarik beberapa pemahaman Qiyas:

1. Sesungguhnya pemberian rezki oleh Allah swt berbanding lurus dengan adanya keturunan. Karena Allah tidak menciptakan seorang makhluk tanpa menciptakan rezki untuknya.

2. Rezki yang diberikan Allah adalah rezki inti untuk menopang kehidupan sesorang di muka bumi. Bukan rezki dalam artian rumah yang mewah dan harta benda berlimpah karena semua itu adalah kebatilan yang dihembuskan syetan ke dalam dada manusia.

3. Dengan bertambahnya anak yang lahir ke dunia, maka secara tidak langsung bertambah pula aset dunia untuk memperoleh kemajuan. Karena peradaban dan kemajuan merupakan bagian dari andil tangan-tangan trampil manusia.[9]

  1. Hadis Rasulullah.

-                HR. Abu daud:

Nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang dan peranak (sanggup melahirkan anak yang banyak.”

-                HR. Imam Ahmad:

Sesungguhnya aku akan bangga karena umatku yang terbanyak pada hari kiamat.

Rahasia hadis:

1. Dua hadis diatas secara tidak langsung melarang kita untuk membatasi kelahiran atau jumlah keturunan. Malah Rasul saw menganjurkan umatnya untuk menikahi perempuan yang peranak untuk menambah jumlah umat dan memperkuat barisan kaum muslimin di jagad ini.

2. Dengan banyaknya keturunan berarti mendatangkan manfaat untuk alam semesta. Sebab keberadaan manusia berarti menambah jumlah tenaga kerja& kekuatan dalam masyarakat untuk memakmurkan alam.

3. Pemikiran pembatasan kelahiran adalah pemikiran yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam untuk mengurangi jumlah generasi penerus Islam sehingga akhirnya Islam melemah dengan sedikitnya individu.[10]

  1. Fatwa-fatwa Pendukung/ Ijma’ Ulama.

Di sebuah konferensi pertemuan Ulama kerajaaan Saudi Arabia yang berlangsung pada pertengahan rabi’ul Akhir tahun 1397 H  diputuskan beberapa hal berikut:

Memandang : bahwa syari’at Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, karena keturunan adalah nikmat dan pertolongan terbesar dari Allah untuk hambaNya dengan dilandasi nash syari’at yang sah yaitu Alqur an dan sunnah Rasulullah,

Memandang: pemikiran pembatasan kelahiran (Tahdid Al-Nasl) adalah pemikiran yang bertentangan dengan fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang suci,

Memandang: bahwa seruan pembatasan kelahiran (Tahdid Al-Nasl) dan pemutusan kehamilan secara mutlak (Man’ul Haml)adalah untuk menghancurkan pondasi Islam secara umum dan bangsa arab secara khusus sehingga tidak ada kemampuan untuk mereka memabangun bangsa dan negaranya,

Maka masjlis memutuskan bahwa:

*Pembatasan keturunan adalah mutlak tidak dibolehkan.

*Tidak dibolehkan pencegahan kehamilan (Man’ul Haml) atas motivasi karena takut jatuh miskin.

*Apabila pencegahan kehamilan dilakukan karena alasan darurat seperti: kondisi seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan secara normal ataupun mengundurkan proses kehamilan untuk sementara demi kemaslahatan keluarga maka tindakan pencegahan kehamilan tersebut dibolehkan.

*Dibolehkan pencegahan kehamilan sementara dengan meminum obat-obatan untuk menghambat produksi indung telur sebelum seseorang itu berumur 40 tahun.[11]

  • Keputusan Majma’ (tim) Fiqh Islam di Makkah Mukarramah memutuskan bahwa: Tahdid Al-Nasl (pembatasan kelahiran) tidak dibolehkan secara mutlak.
  • Keputusan Majma’ Fiqh Islami di Kuwait no. 1 tertanggal 5/9/1988 memutuskan:

-                Tidak dibolehkan adanya suatu undang-undang hukum untuk mengatur pembatasan kelahiran suatu janin karena itu adalah hak mutlak pasangan suami istri.

  • Keputusan Majma’ Buhust Islamiyah di Cairo pada Muharram 1385 H/ Mei 1965:

- Tidak sah secara syariat membuat undang-undang yang memaksa manusia untuk membatasi kelahirannya.[12]


[1] Diterbitkan dalam kumpulan tulisan Bundo Kanduang KMM Mesir sebagai oleh-oleh atas kedatangan duta Gubernur dan DPRD Sumbar untuk Peresmian Rumah Gadang KMM.

[2] ‘Athiyyah Shaqr, Tarbiyyatul Aulad Fil Islam, (Cairo: maktabah Wahbah, 2003 M) juz 4 cet. 1 hal 52

[3] hidayatullah.com

[4] Prof.Dr.H. Masjfuk Zuhdi, Masa’il Fiqhiyah, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, cet.9, 1996 M, hal 55

[5] Situs BKKBN online.com, edisi Minggu, 24 Februari 2008

[6] Muhammad Shafwat Nuruddin, Fathu’l Karim bi Ahkamil Haml Wal Janin, Cairo, Dar Al Jauziy, 2006, cet.1 hal 137

[7] Tahdid Al-Nasl dalam wekepedia, mausu’ah Hurrah

[8] Hidayatullah.com

[9] Berdasarkan fatwa mufti Shalih bin Fauzan Al Fauzan dalam kitab fatawa mar’ah attibbiyyah hal 88.

[10] Ibid, hal 86-87

[11] Muhammad Shafwat Nuruddin, Op.cit, hal 138

[12] ‘Athiyyah Shaqr, Op.cit, hal 72.

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.